LSP harus mendokumentasikan struktur organisasi, yang menguraikan penugasan, tanggung jawab dan wewenang pimpinan, personil sertifikasi dan komite. Adapun tugas dan tanggung jawab yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Dewan Pengarah

• Pengarah mempunyai tangggung jawab atas keberlangsungan LSP dengan menetapkan visi, misi dan tujuan LSP;
• Menetapkan rencana strategis, program kerja dan anggaran belanja,
• Mengangkat dan memberhentikan pelaksana LSP;
• Membina komunikasi dengan para pemangku kepentingan; dan
• Memobilisasi sumber daya.

b. Pelaksana LSP memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengarah, dengan tugas-tugas sebagai berikut :

• Melaksanakan program kerja LSP;
• Melakukan monitoring dan evaluasi;
• Menyiapkan rencana program dan anggaran;
• Memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada Pengarah.

c. Bagian sertifikasi mempunyai tugas

• Memfasilitasi penyusunan skema sertifikasi;
• Menyiapkan perangkat asesmen;
• Melaksanakan kegiatan asesmen awal;
• Melaksanakan pemeliharaan kompetensi melalui surveilan dan asesmen ulang;
• Melaksanakan verifikasi dan penetapan TUK;
• Melakukan rekrutmen asesor kompetensi serta pemeliharaan kompetensinya;
• Memfasilitasi kegiatan identifikasi kebutuhan jenis kompetensi tenaga dari industri;
• Memfasilitasi kegiatan pengembangan standar kompetensi;
• Memfasilitasi pengusulan standar kompetensi baru

d. Bagian manajemen mutu mempunyai tugas

• Mengembangkan menerapkan sistem manajemen mutu LSP sesuai Pedoman BNSP 201;
• Memelihara berlangsungnya sistem manajemen agar tetap sesuai dengan standar dan pedoman yang diacu;
• Melakukan audit internal dan memfasilitasi kaji ulang manajemen.

e. Bagian administrasi mempunyai tugas

• Memfasilitasi unsur-unsur LSP guna terselenggarannya program sertifikasi profesi;
• Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan organisasi LSP;
• Memelihara informasi sertifikasi kompetensi;
• Mempersiapkan laporan kegiatan LSP kepada BNSP

f. Komite Skema mempunya tugas

• Merumuskan Skema Sertifikasi;
• Mengidentifikasi kebutuhan kompetensi industri;
• Mengusulkan pengembangan standard kompetensi;
• Mengusulkan standard pelaksanaan uji kompetensi;
• Mengusulkan materi dan metode uji kompetensi.